Koordinasi Bersama Pemerintah Daerah Bahas DBH CHT

Pada hari Rabu (16/02/2022) bertempat di Aula Bromo KPOBC TMP C Probolinggo dilaksanakan rapat pembahasan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan penyampaian hasil evaluasi pemanfaatan DBHCHT tahun 2021, bersama dengan perwakilan Pemerintah daerah Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang.

Agenda utama dalam kegiatan ini adalah pembahasan RKP DBHCHT Tahun 2022 dari masing-masing pemerintah daerah dan diskusi / pemaparan tentang hasil evaluasi pemanfaatan DBHCHT Tahun 2021.

Di tahun 2022 ini, terdapat perubahan ketentuan terkait alokasi pemanfaatan DBHCHT sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam kaitannya dengan besaran alokasi yaitu 50% untuk bidang kesejahteraan masyarakat, 10% untuk bidang penegakan hukum, 40% untuk bidang kesehatan. Seluruh pemerintah daerah dituntut untuk menyusun RKP sesuai dengan ketentuan baru ini berdasarkan skala prioritas di masing-masing daerah.

Dari hasil evaluasi pemanfaatan DBHCHT di tahun 2021, hal-hal yang menjadi catatan dan perhatian adalah perlu ditingkatkan frekuensi pelaksanaan operasi bersama dalam rangka pemberantasan Barang Kena Cukai ilegal dan kegiatan pengumpulan informasi. Sedangkan untuk kegiatan sosialisasi perlu ditingkatkan dari segi variasi kegiatan yang lebih atraktif, dapat menjangkau lebih banyak sasaran masyarakat, serta mengoptimalkan penggunaan sosial media.