Jl Tanjung Tembaga Timur
0335-421863

Dipublikasikan pada 31-08-2020

FAQ

Berikut adalah beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan pengguna jasa. Apabila ada pertanyaan lain yang tidak terdapat dalam list ini, silahkan mengirimkan pertanyaan melalui Online Support Team kami (Klik Disini) , atau email ke: bcprobolinggo@customs.go.id atau melalui media sosial kami di Facebook, Instagram, dan Twitter Bea Cukai Probolinggo (Klik Disini)

Q : APAKAH MENJUAL ROKOK HARUS IJIN BEA DAN CUKAI?

A : Ijin usaha di bidang cukai berupa NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) diwajibkan kepada Pengusaha Pabrik (Rokok, Minuman Beralkohol, Etil      Alkohol), Pengusaha Tempat Penimbunan (Minuman Beralkohol, Etil Alkohol), Pengusaha Penyalur (Minuman Beralhohol), Pengusaha Tempat Penjualan Eceran         (Minuman Beralkohol Gol B dan C asal dalam negeri atau Minuman Beralkohol Gol A, B dan C Impor)

 

Q : UNTUK APAKAH PITA CUKAI ITU?

A : Pita cukai merupakan bukti pelunasan cukai atas barang kena cukai dan dilekatkan pada barang kena cukai tersebut. Pita cukai dilekatkan pada semua produk               Rokok, dan minuman mengandung alkohol golongan B dan C (dalam negeri) atau minuman beralkohol golongan A, B dan C (impor).

 

Q : PITA CUKAI DIBELI DIMANA?

A : Sebelum pita cukai dapat dibeli maka pengusaha harus melakukan pemesanan ke kantor Bea dan Cukai setempat. Pita cukai hanya dapat dipesan dan atau dibeli           oleh pengusaha yang telah memiliki NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha barang Kena Cukai).

 

Q : APAKAH PITA CUKAI MEMPUNYAI MASA KEDALUARSA?

A : Pada pita cukai tercetak tahun anggaran tertentu dan mempunyai batas waktu pelekatan. Pita cukai tahun anggaran sebelumnya harus telah dilekatkan pada barang        kena cukai paling lambat tanggal 1 Pebruari tahun berikutnya.

 

Q : APAKAH PITA CUKAI DAPAT DIKEMBALIKAN?

A : Pita cukai yang dapat dikembalikan adalah Pita cukai yang rusak yaitu pita cukai yang kurang sempurna cetakannya dan belum dilekatkan pada barang kena                    cukai, atau Pita cukai yang tidak dipakai yaitu pita cukai yang belum dilekatkan pada barang kena cukai karena:

      1. adanya perubahan harga jual eceran, tarif cukai, dan/atau desain pita cukai baik akibat kebijakan pemerintah maupun atas inisiatif/permintaan pengusaha pabrik              atau importir;

      2. batas waktu pelekatannya sudah berakhir sesuai ketentuan yang berlaku;

      3. pengusaha pabrik tidak lagi memproduksi barang kena cukai untuk pemasaran dalam negeri;

      4. pengusaha pabrik tidak lagi memproduksi barang kena cukai sesuai pesanan pita cukainya;

      5. importir tidak lagi mengimpor barang kena cukai sesuai pesanan pita cukainya;

      6. tidak sesuai dengan pesanan pengusaha pabrik atau Importir; dan

      7. NPPBKC pengusaha pabrik atau importir dicabut.

     Pita cukai sebagaimana dimaksud di atas diberikan pengembalian cukai dengan ketentuan:

        1. pita cukai yang rusak, masih dalam bentuk lembaran disertai dengan label pengawasan Pencetak Pita Cukai;

        2. pita cukai yang tidak dipakai, masih dalam bentuk lembaran sesuai yang dikirim dari Pencetak Pita Cukai.


Q : BAGAIMANA PROSEDUR PENGEMBALIAN PITA CUKAI?

 A: Yang bersangkutan mengajukan pemberitahuan kepada Kantor Bea dan Cukai setempat berupa PBCK-4(rangkap 4) dengan dilampiri Matriks Asal CK-1 atau Matriks       Asal CK-1 

Q : APAKAH BARANG KENA CUKAI DAPAT DITARIK PENGUSAHA DARI PEREDARAN BEBAS?

A : Barang kena cukai dapat diolah kembali atau dimusnahkan dan mendapat pengembalian cukai dengan ketentuan :    

    Pengembalian cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai untuk diolah kembali di pabrik atau     dimusnahkan hanya diberikan kepada pengusaha pabrik.

    Pengembalian cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia yang pelunasan cukainya dengan cara pembayaran yang berasal dari peredaran bebas untuk     diolah kembali di pabrik atau dimusnahkan hanya diberikan kepada pengusaha pabrik.

Q : BAGAIMANA PROSEDUR PENGEMBALIAN CUKAI ATAS BKC YANG DIOLAH KEMBALI ATAU DIMUSNAHKAN?

A: Pengembalian cukai dapat dilakukan dengan ketentuan : 

    Jika BKC masih berada di dalam pabrik maka yang bersangkutan mengajukan PBCK-7

    Jika BKC berasal dari peredaran bebas maka yang bersangkutan mengajukan CK-5 dan mengisi formulir PBCK-3.

 

Q : BAGAIMANA CARA EKSPOR ROKOK KE KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS (BATAM, BINTAN, TANJUNG BALAI KARIMUN)?

    Untuk ekspor hasil tembakau ke kawasan bebas diberlakukan ketentuan:

    Pengusaha pabrik harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Kantor Bea dan Cukai setempat untuk mendapatkan penetapan tarif dan merk untuk     kawasan bebas;

    Pada kemasan hasil tembakau harus mencantumkan tulisan "Khusus Kawasan Bebas". Ukuran huruf terbaca dengan mudah dan jelas, warna mencolok, dicetak     permanen menyatu dengan desain kemasan;

    Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi pabrik harus mendapatkan tembusan mengenai skep quota (jumlah dan jenis barang dirinci sehingga cukai dapat dihitung)     dari Badan Pengusahaan Kawasan.

    Dokumen yang digunakan adalah CK-FTZ

Q : Apakah yang di maksud dengan barang kiriman? 

A : Barang Kiriman adalah barang impor yang dikirim oleh pengirim tertentu di luar negeri kepada penerima tertentu di dalam negeri.

Q : Apakah yang dimaksud dengan Perusahaan Jasa Titipan? 

A : Perusahaan Jasa Titipan atau PJT adalah perusahaan yang menangani layanan kiriman secara ekspres atau peka waktu, memiliki ijin penyelenggaraan jasa titipan dari instansi terkait serta mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan kegiatan kepabeanan dari Kepala Kantor, antara lain: DHL, TNT, Fedex.

Q : Apakah yang dimaksud dengan Bea Masuk?

A : Bea Masuk adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor,

Q : Apa saja pajak yang dikenakan atas barang kiriman?

A : Barang dengan nilai dibawah USD3 diberikan pembebasan bea masuk. Semua barang kiriman dikenai PPN 10%. Barang dengan nilai dibawah USD1500 tidak dikenakan PPh Impor Barang dengan nilai diatas USD3 sampai dengan USD1500 dikenakan pungutan Bea Masuk dan PPN 10% Barang dengan nilai lebih dari USD1500, Bea Cukai melalui Pos/PJT akan meminta untuk menyampaikan PIBK atau Pemberitahuan Impor Barang (PIB) apabila penerima barang merupakan badan usaha (bukan perseorangan)

Q : Bagaimana cara mengetahui status barang kiriman saya? 

A : Penerima barang dapat melakukan pengecekan secara mandiri atas barang kiriman melalui tautan http://www.beacukai.go.id/barangkiriman

       Informasi yang tersedia pada laman pengecekan meliputi :

        - Pergerakan barang kiriman secara realtime

        - Status barang kiriman

        - Jumlah pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor

Q : Apakah yang dimaksud dengan impor?

A : Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

Q : Apa persyaratan untuk dapat melakukan impor?

A : Secara umum, sebelum melakukan kegiatan impor setiap importir harus memiliki Angka Pengenal Impor (API) dan melakukan registrasi pabean untuk mendapatkan Nomor Induk Kepabeanan (NIK). Impor tanpa NIK dapat dilakukan untuk satu kali impor setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor.

Q : Bagaimana cara untuk memperoleh NIK?

A : Untuk memperoleh NIK importir melakukan registrasi melalui web site DJBC, yaitu www.beacukai.go.id  dengan mengisi formulir yang tersedia di menu Registrasi Importir.

Q: Bagaimana cara mengajukan Pertukaran Data Elektronik (PDE/EDI)?

A : Untuk bisa melakukan pertukaran data elektronik (PDE) perlu mendapatkan Modul dari dokumen yang dipertukarkan dan persetujuan Pertukaran Data Elektronik, pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan dengan melampirkan dokumen pendukun yaitu:

   1. Akte pendirian perusahaan

   2. SIUP / TDP

   3. Fotokopi NPWP

   4. Angka Pengenal Importir

   5. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)

   6. Spesimen tanda tangan pimpinan perusahaan

   7. Kode aktivasi Electronic Data Interchange (EDI), Jika sudah ada

Q : Apakah yang dimaksud dengan ekspor?

A : Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean

Q : Apakah yang dimaksud dengan Daerah Pabean?

A : Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Ekslusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan

Q : Apakah yang dimaksud dengan Kawasan Pabean?

A : Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Q : Apa yang dimaksud dengan barang pribadi penumpang?

A : Barang Pribadi penumpang adalah semua barang yang dibawa penumpang, tetapi tidak termasuk barang dagangan. Barang dagangan yang dimaksud disini adalah barang yang menurut jenis, sifat dan jumlahnya tidak wajar untuk keperluan pribadi, diimpor untuk diperjual belikan, barang contoh, barang yang akan digunakan sebagai bahan baku atau penolong untuk industri, dan /atau barang yang akan digunakan untuk tujuan selain pemakaian pribadi.

Q : Apakah impor barang pribadi penumpang dikenakan bea masuk?

A : Impor barang pribadi penumpang diberikan pembebasan bea masuk dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 500.00 (dua ratus lima puluh US Dollar) per orang. Atas kelebihannya dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Q : Apakah diperbolehkan mengimpor tumbuhan atau hewan?

A : Pada dasarnya, diperbolehkan untuk mengimpor binatang dan tumbuhan masuk ke wilayah Indonesia, selama Saudara mendapatkan ijin dari instansi terkait seperti Karantina dan Kementerian Pertanian.

Q : Apakah saya diharuskan memberitahukan jumlah uang tunai yang saya bawa ke Indonesia ?

A : Kewajiban memberitahukan jumlah uang kepada Petugas Pabean Indonesia hanya ditekankan bagi individu ketika mereka membawa masuk atau uang rupiah senilai Rp.100.000.000 atau lebih , atau mata uang asing lainnya bernilai sama.